TANGERANGDALAMBERITA.ID | KABUPATEN TANGERANG — Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N Banten, Ahmad Suhud, menilai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai momentum seremonial berupa upacara, pengibaran Bendera Merah Putih, maupun pidato yang sarat dengan semangat perjuangan setiap 17 Agustus.
Menurutnya, kemerdekaan memiliki makna yang jauh lebih luas, yakni ketika seluruh rakyat dapat hidup secara bermartabat, memperoleh pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang manusiawi, pekerjaan yang pantas, pangan yang terjangkau, serta kepastian hukum dan keadilan.
Setelah puluhan tahun Indonesia merdeka, kata Suhud, masih terdengar suara masyarakat yang sederhana tetapi mencerminkan kegelisahan mendalam.
“Kalian yang merdeka karena sejahtera dan berkuasa, kami rakyat belum merdeka,” ujarnya.
Menurut Suhud, ungkapan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sindiran. Kalimat itu dapat menjadi refleksi atas kegelisahan sebagian masyarakat yang sehari-hari masih menghadapi persoalan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, pelayanan publik yang belum merata, hingga kesenjangan sosial.
Di satu sisi, kata dia, sebagian elite memperoleh berbagai fasilitas negara yang melekat pada jabatan, mulai dari kendaraan dinas, perjalanan kedinasan, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Namun, di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang harus menghitung pengeluaran dengan ketat untuk membeli kebutuhan pokok, memikirkan biaya pendidikan anak, mencari pekerjaan, hingga memperjuangkan akses terhadap pelayanan publik yang sejatinya merupakan hak setiap warga negara.
“Lantas, untuk siapa sebenarnya kemerdekaan itu?” katanya.
Suhud menegaskan, kemerdekaan tidak boleh hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki jabatan, akses terhadap kekuasaan, modal besar, maupun koneksi politik. Kemerdekaan, menurutnya, harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Mulai dari petani di sawah, nelayan di laut, buruh di pabrik, pedagang kecil di pasar, guru di pelosok, tenaga kesehatan di wilayah terpencil, hingga anak-anak yang masih belajar dengan berbagai keterbatasan fasilitas.
Ia juga mengingatkan bahwa negara tidak seharusnya hanya hadir ketika masyarakat dibutuhkan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Kehadiran pemerintah, kata dia, harus dirasakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Kekuasaan pada hakikatnya bukanlah mahkota, melainkan amanah. Jabatan bukan tiket untuk hidup lebih tinggi daripada rakyat, tetapi merupakan tanggung jawab untuk berada di garis depan ketika masyarakat menghadapi persoalan dan kesulitan,” tegasnya.
Suhud mengatakan, istilah “Indonesia Maju” harus diterjemahkan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat secara konkret. Menurutnya, kemajuan bangsa tidak cukup hanya diukur melalui pembangunan gedung, infrastruktur jalan, besarnya investasi, ataupun angka pertumbuhan ekonomi.
Ukuran kemajuan, lanjut dia, juga harus terlihat dari sejauh mana masyarakat merasakan perbaikan dalam kehidupannya.
Apakah anak seorang petani memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas? Apakah masyarakat kurang mampu dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mudah? Apakah pekerja mendapatkan penghasilan yang memadai untuk menjalani kehidupan yang layak? Serta, apakah hukum benar-benar dapat ditegakkan tanpa membedakan status sosial, kekayaan, ataupun kekuasaan?
“Dan yang tidak kalah penting, apakah rakyat merasa negara benar-benar hadir bersama mereka?” ujarnya.
Menurut Suhud, apabila berbagai persoalan tersebut belum sepenuhnya teratasi, maka pekerjaan dalam mengisi kemerdekaan masih panjang.
Ia mengingatkan agar kemerdekaan tidak berhenti sebagai slogan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sementara persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan justru ikut diwariskan.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap berbagai persoalan bangsa tidak serta-merta berarti menyatakan negara telah gagal. Sebaliknya, masyarakat memiliki hak untuk mengingatkan pemerintah agar cita-cita kemerdekaan terus diwujudkan secara nyata.
Suhud menyebut, apabila para pejuang terdahulu berjuang menghadapi penjajahan secara fisik, maka generasi saat ini memiliki tantangan berbeda, yakni melawan kemiskinan, kebodohan, ketimpangan, korupsi, ketidakadilan, buruknya pelayanan publik, serta berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap kondisi bangsa hari ini dan arah Indonesia pada masa mendatang.
“Sudahkah rakyat benar-benar merasakan hasil kemerdekaan?” katanya.
Ia menilai masyarakat tidak semestinya disalahkan ketika menyampaikan kritik maupun kegelisahan terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kritik bukan bentuk kebencian terhadap negara, melainkan salah satu instrumen demokrasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tetap menjalankan amanah untuk kepentingan rakyat.
Suhud juga mengingatkan bahwa semangat mengibarkan Merah Putih seharusnya berjalan beriringan dengan upaya membebaskan masyarakat dari tekanan kemiskinan, ketidakadilan, serta ketidakberdayaan.
“Indonesia tidak akan benar-benar merdeka apabila kemerdekaan hanya dirasakan oleh mereka yang berkuasa dan hidup sejahtera,” ujarnya.
Menurutnya, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat dapat hidup tanpa rasa takut, bekerja secara bermartabat, memperoleh hak secara adil, serta memiliki harapan terhadap masa depan yang lebih baik.
“Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan. Merdeka adalah ketika rakyat tidak lagi merasa menjadi penonton di negeri sendiri,” tegas Suhud.
Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ia berharap semangat Merah Putih tidak hanya diwujudkan melalui simbol dan seremoni, tetapi juga menjadi semangat para pemimpin untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga Merah Putih tidak hanya berkibar di langit, tetapi juga berkibar di dalam hati setiap pemimpin untuk benar-benar memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
(Yanto)
