KABUPATEN TANGERANG – Peristiwa gesekan antara pengemudi ojek pangkalan (opang) dan ojek online (ojol) di Kabupaten Tangerang memantik perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Bupati Tangerang, H. Maesyal Rasyid. Dalam upaya meredam ketegangan dan mencari solusi jangka panjang, Bupati langsung mengambil langkah koordinasi dengan jajaran kepolisian.
Saat ditemui di SMKN 4 Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Rabu (30/7/2025), Bupati Maesyal mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi intens dengan Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, tak lama setelah insiden tersebut mencuat.
“Saya semalam sudah koordinasi dengan Pak Kapolres, terkait dengan hal tadi (kisruh opang dan ojol),” ujar Maesyal kepada awak media.
Ia menyampaikan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Diperlukan pendekatan yang arif dan bijaksana agar tidak berdampak lebih luas terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat, khususnya para pengguna transportasi umum.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Bupati bersama Kapolres telah merancang agenda pertemuan dengan komunitas opang dan ojol. Pertemuan ini rencananya akan digelar di wilayah Kecamatan Solear, yang menjadi salah satu titik krusial gesekan.
“Pak Kapolres sudah menjadwalkan juga, nanti bersama saya untuk bisa bersilaturahmi di lokasi, di Kecamatan Solear,” jelasnya.
Menurut Bupati, dialog dan silaturahmi menjadi cara terbaik untuk membangun kesepahaman antar pihak. Ia berharap, dengan menghadirkan semua unsur yang terlibat dalam satu forum, maka potensi konflik bisa diredam dan solusi konkret bisa ditemukan.
“Nanti akan kita musyawarahkan bersama seluruh komponen yang terlibat di sana,” ucap Maesyal dengan tegas.
Ia menambahkan, Pemkab Tangerang akan bertindak sebagai fasilitator dalam forum tersebut, sementara aparat kepolisian akan berperan dalam menjaga kondusivitas dan menengahi jika terjadi perbedaan pandangan. Pendekatan humanis dan partisipatif menjadi prinsip utama dalam menyelesaikan persoalan ini.
Saat disinggung mengenai wacana penerapan sistem zonasi transportasi sebagai salah satu solusi jangka panjang, yang sebelumnya diutarakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Jaenudin, Bupati tampak belum ingin banyak berkomentar.
Ia memilih untuk menahan diri, dan menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan baru harus lahir dari proses komunikasi yang matang dengan pihak kepolisian dan seluruh stakeholder transportasi.
“Pak Kapolres sekarang konsen dulu terhadap kejadian itu. Nanti kita siapkan untuk musyawarah. Nanti saya bicara dengan Pak Kapolres dulu,” tutup Maesyal.
Pernyataan Bupati ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk tidak membiarkan konflik horizontal di sektor transportasi berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas. Dengan mengedepankan musyawarah dan keterlibatan semua pihak, diharapkan solusi damai dan berkeadilan dapat segera diwujudkan.
